Mengenal RUU Sisdiknas 2022

Visi Indonesia 2045, adalah menjadi negara yang “berdaulat, maju, adil, dan makmur”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pendidikan menjadi kunci utamanya. sehingga dibutuhkan sektor pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, serta mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

Selain itu, Sisdiknas  harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia dan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Sehingga dilakukan perubahan pada UU Sisdiknas sebelumnya yaitu UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. pada kesempatan ini, kita mencoba mengenal RUU Sisdiknas tahun 2022, lebih dekat lagi.

RUU Sisdiknas 2022 terdiri dari 16 Bab, 150 Pasal. 

• Bab 1: Ketentuan Umum. terdiri dari pasal 1
• Bab 2: Dasar, Fungsi, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan , terdiri dari Pasal 2-5
• Bab 3: Tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban, terdiri dari Bagian satu (Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , dari pasal 6-9). Bagian kedua (Tugas dan wewenang menteri, dari pasal 10). Bagian ketiga (Hak dan Kewajiban Waga Negara dari pasal 11-12). Bagian keempat (Hak dan Kewajiban Orang tua, dari pasal 13-14). Bagian kelima (Hak dan Kewajiban Masyarakat dari pasal 15-16)
• Bab 4: Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Pendidikan, terdiri dari Bagian satu (Umum dari pasal 17-19), Bagian kedua (jalur Pendidikan Formal dari pasal 20-45), Bagian ketiga (jalur Pendidikan Non Formal, dari pasal 46-52), bagian keempat (Jalur Pembelajaran Informal, dari pasal 53-55)
• Bab 5: Penyediaan Daya Tampung dan Pendanaan Pendidikan, terdiri dari Bagian satu (Penyediaan daya tampung dan pendanaan pendidikan untuk wajib belajar, dari pasal 56-58), Bagian kedua (Penyediaan daya tampung dan pendanaan pendidikan diluar wajib belajar, dari pasal 59 -62), 
• Bab 6; Pelajar dengan kondisi Khusus dari pasal 63-69
• Bab 7: Standar Nasional Pendidikan, dari pasal 70 - 78
• Bab 8: Kurikulum, terdiri dari bagian kesatu (Kurikulum Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari pasal 79-83), Bagian Kedua (Kurikulum Pendidikan Tinggi, dari pasal 84 -85) 
• Bab 9: Pembelajaran dan Penilaian Pelajar, terdiri dari bagian kesatu (Pembelajaran, dari pasal 86-87), Bagian kedua (Penilaian Pelajar, dari pasal 88-92) 
• Bab 10: Akreditasi dan Evaluasi , terdiri dari Bagian kesatu (Akreditasi, dari pasal 93-98), Bagian kedua ( Evaluasi dari pasal 99-103)
• Bab 11: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari bagian kesatu ( Pendidik, paragraf 1 tentang Umum dari pasal 104-107, Paragraf 2 tentang Guru dari pasal 108 - 112, paragraf 3 tentang Dosen dari pasal 113-117, Paragraf 4 tentang Instruktur dari pasal 118-119, paragraf 5 tentang pendidik keagamaan dari pasal 120-121) , Bagian kedua tenaga kependidikan, dari pasal 122-126
• Bab 12: Sekolah Diplomatik dan Lembaga Pendidikan Asing, terdiri dari Bagian Kesatu (Sekolah Diplomatik dari pasal 127), Bagian kedua (lembaga Pendidikan Asing, dari pasa; 128-129)
• Bab 13:  Sanksi Administratif dari pasal 130-132
• Bab 14: Ketentuan Pidana , dari pasal 133-136
• Bab 15: Ketentuan Pilihan , dari pasal 137-145
• Bab 16: Ketentuan Penutup, dari pasal 146-150

Selengkapnya bisa anda simak perubahan-perubahan atau tambahan dari UU Sisdiknas  2003 ke RUU Sisdiknas 2022 disadur dari Pemaparan Kemdikbudristek, Agustus 2022 sehingga dapat  lebih memahami dan mengenal RUU Sisdiknas 2022 diantaranya  :

Latar Belakang pembentukan RUU Sisdiknas 2022

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Saat ini, Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), sehingga memunculkan ketidakselarasan. Contoh: Standar Nasional Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi.	Integrasi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, dan agar pengaturan di tingkat UU tidak tumpang tindih
Beberapa pengaturan terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Contoh: kewajiban 24 jam mengajar, bentuk-bentuk/nomenklatur satuan pendidikan, nomenklatur pendidik.	Untuk merespon perkembangan yang cepat, undang-undang ini disusun lebih fleksibel, tidak terlalu rinci
Telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi UU. Contoh: putusan MK yang membatalkan sekolah bertaraf internasional, putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke dalam 20% APBN.	RUU Sisdiknas yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan.  Prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan kualitas belajar mengajar serta memperluas ruang inovasi dalam sistem pendidikan perlu terkandung dalam RUU Sisdiknas ke depanny

Bab 2. Dasar, Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
UU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan UU Dikti mengatur bahwa pendidikan tinggi mengatur bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.	Menyelaraskan dasar pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti, sehingga pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.	“Fungsi” diartikan dalam KBBI sebagai kegunaan suatu hal, maka pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.
Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	“Tujuan” diartikan dalam KBBI sebagai arah, haluan, dan maksud, maka pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Bab 2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Kondisi dan Pengaturan Saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.	Mengganti istilah “peserta didik” menjadi “pelajar” untuk menegaskan posisi aktif pelajar sebagai subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan.
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.	Mengganti prinsip membaca, menulis, dan berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pelajar dan lebih holistik untuk mengembangkan kompetensi multidimensi dan kompetensi global.
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif.	Menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan dan karakteristik pelajar sesuai dengan mandat UU Penyandang Disabilitas.
Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.	Menambahkan prinsip dari UU Pendidikan Tinggi yaitu menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Bab 3, Tugas dan Wewenang Pemerintah

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan	Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah tugas dan wewenang, bukan hak dan kewajiban, untuk lembaga negara. RUU Sisdiknas menyesuaikan dengan mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sistem pendidikan nasional
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.	Mempertegas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Frase “tanpa diskriminasi” tidak perlu disebutkan kembali karena sudah terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara nondiskriminatif
Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan diatur terpisah dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti	Mengintegrasikan dan menyelaraskan pengaturan tugas dan wewenang Menteri Pendidikan pada UU Sisdiknas dan UU Dikti

Bab 3, Hak dan Kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, serta mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar, menjaga norma-norma pendidikan, serta ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan	Kewajiban warga negara dan masyarakat untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tidak diatur dalam bab hak dan kewajiban, melainkan dalam bab tentang pendanaan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik jenjang yang termasuk cakupan wajib belajar maupun yang tidak termasuk cakupan wajib belajar
Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.	Peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha/dunia industri. Maka bentuk keterlibatan tertentu seperti dewan pendidikan dan komite sekolah tidak lagi diatur dalam batang tubuh RUU, agar tidak membatasi bentuk peran serta masyarakat dalam sektor pendidikan.
Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bab 3, Wajib belajar

Kondisi dan  pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Cakupan wajib belajar adalah pendidikan dasar 9 tahun.	Wajib belajar terdiri atas: 1. Wajib belajar 10 tahun pada pendidikan dasar. Mencakup kelas prasekolah (kelas 0), kelas 1-kelas 9. Berlaku secara nasional.
Belum semua anak usia wajib belajar mendapatkan layanan wajib belajar pada pendidikan dasar.	2. Wajib belajar pada pendidikan menengah. Mencakup kelas 10-kelas 12. Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria, untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar sudah memenuhi standar. Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah sesuai kebutuhan secara berkeadilan.
Perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencukupi.	Memperjelas pendanaan pemerintah dan masyarakat: 1. Wajib belajar: Pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar bagi semua satuan pendidikan (negeri maupun swasta) yang memenuhi persyaratan. Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya, namun masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
Sekolah negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela.	2. Di luar wajib belajar: Pemerintah mendanai satuan pendidikan negeri dan dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta. Pada satuan pendidikan negeri, uang sekolah non wajib belajar ditetapkan sesuai kemampuan ekonomi pelajar.

Bab 4, Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Ada variasi yang besar dalam jalur formal dan nonformal, namun diatur dengan standar dan regulasi yang seragam.	Variasi pendidikan formal dan nonformal lebih dimunculkan dengan mengakomodasi juga UU Pesantren dan bentuk pendidikan keagamaan yang ada.
Perbedaan antara pendidikan nonformal dengan pendidikan informal tidak tergambar dengan jelas	Menyesuaikan definisi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pembelajaran informal dengan definisi internasional (ISCED). Dalam penjelasan RUU, sekolah rumah menjadi bagian pendidikan nonformal, sedangkan pembelajaran tidak terstruktur di keluarga menjadi bagian pembelajaran informal. Penyelenggara pendidikan nonformal berbentuk perorangan atau badan hukum yang berprinsip nirlaba.
Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat diakui setara dengan pendidikan formal, secara implisit memberi kesan bahwa pendidikan formal memiliki derajat lebih tinggi.	“Pembelajaran” lebih luas dari “pendidikan”. Pembelajaran adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku. Pembelajaran dapat terjadi melalui pendidikan, tapi tidak harus, bisa juga melalui pengalaman hidup. ll
Tidak ada pengaturan eksplisit tentang perpindahan antar jalur pendidikan	Perbedaan utama pendidikan nonformal dan pembelajaran informal: Pendidikan nonformal: dapat terstruktur dan dapat terlembaga, dihitung dalam program wajib belajar, perlu terdaftar dan mendapatkan izin.  Pembelajaran informal: tidak harus terstruktur dan tidak terlembaga, tidak dihitung dalam program wajib belajar, tidak perlu izin.  Pemerintah melaksanakan penilaian pelajar yang bersifat opsional bagi pelajar dari semua jalur pendidikan yang ingin mendapatkan pengakuan hasil belajar.  Memperjelas pengaturan perpindahan antar jalur pendidikan untuk memfasilitasi multi entry multi exit dan menjamin akses pada pembelajaran sepanjang hayat.

Bab 4. PAUD

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
PAUD belum menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional	PAUD menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.
PAUD dapat masuk jalur formal maupun nonformal.	PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan nonformal dengan pengaturan kategori usia dan layanan yang jelas.
Dalam UU Sisdiknas, jenis layanan PAUD belum diatur, sehingga dalam penyelenggaraannya PAUD masih bercampur antar anak dengan berbagai kategori usia	RUU tidak lagi mengatur bentuk satuan pendidikan PAUD, melainkan mengatur jenis layanan PAUD.  PAUD formal diselenggarakan untuk usia 3-5 tahun dengan jenis layanan berupa taman anak PAUD non formal dislenggarakan untuk usia 0-5 tahun dalam bentuk layanan pengasuhan anak Layanan PAUD bagi anak usia 6 tahun keluar dari cakupan PAUD dan menjadi kelas prasekolah dalam jenajng pendidikan dasar kelas prasekolah masuk dalam cakupan wajib belajar 10 tahun.

Bab 4. Pendidikan dasar dan Menengah

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas 1 sampai kelas 9	Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah, kelas 1 sampai kelas 9. Kelas prasekolah bertujuan untuk membantu anak menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur.
Jenjang pendidikan menengah terdiri atas kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan menengah kejuruan dapat ditambah sampai kelas 13.	Jenjang pendidikan menengah diseragamkan menjadi kelas 10 sampai kelas 12.
Nomenklatur satuan pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK ada di dalam UU Sisdiknas sehingga nomenklatur yang sudah tidak relevan seperti “kejuruan” tidak bisa diubah.	Sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan seperti sekolah menengah teologi merupakan bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang diatur dalam batang tubuh RUU, sedangkan nomenklatur seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK tidak masuk ke dalam batang tubuh melainkan sebagai contoh dalam penjelasan.
	Dengan demikian, pemerintah membuka ruang agar sebuah satuan pendidikan menengah dapat berinovasi dengan pendidikan umum dan pendidikan vokasi.

Bab 4. Pendidikan Tinggi

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diterapkan secara seragam pada semua perguruan tinggi.	Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan proporsi pelaksanaan tridarma sesuai visi, misi, dan mandat perguruan tinggi tersebut.
Perguruan Tinggi Negeri memiliki tingkat otonomi berbeda-beda (Badan Hukum, Badan Layanan Umum, dan satuan kerja).	Perguruan tinggi negeri berbentuk PTN Badan Hukum untuk mengakselerasi transformasi.  Tanpa mengurangi dukungan pembiayaan dari pemerintah.  Dengan tetap memberlakukan standar biaya pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu.  Perubahan bentuk PTN menjadi PTN BH tidak wajib untuk PT keagamaan di bawah Kementerian Agama dan tidak berlaku bagi PTKL di bawah kementerian/lembaga lain.
Pimpinan PTS seringkali merangkap sebagai pengurus yayasan sehingga mengurangi akuntabilitas dan kualitas pendidikan. Konflik yayasan PTS semakin marak terjadi.	Perguruan tinggi swasta memiliki pengurus yang berbeda dan pengelolaan keuangan yang terpisah dengan badan penyelenggara untuk meningkatkan akuntabilitas antara kedua belah pihak.

Bab 6. Pelajar dengan Kondisi Khusus

Kondisi dan pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Perbedaan antara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam UU Sisdiknas kurang jelas.	Pengaturan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diubah menjadi berorientasi pada pelajar dengan memperluas definisi pelajar dengan kondisi khusus, termasuk pelajar terlantar, pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum, pelajar yang mengalami bencana, pelajar pencari suaka, pelajar pengungsi, pelajar tanpa kewarganegaraan.
Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas ataupun pelajar dengan kondisi khusus lainnya.	Pengaturan yang lebih responsif dan adaptif agar setiap pelajar dengan berbagai kondisi mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya
Pelajar penyandang disabilitas dan pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa diatur dalam kategori yang sama.	Pengaturan penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Bab 7. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Standar nasional pendidikan (SNP) diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, tanpa melihat variasi kondisi dan kebutuhan daerah.	Ada tahapan pemenuhan SNP yang diberlakukan secara bervariasi sesuai dengan kondisi tiap daerah agar tiap pemerintah daerah termotivasi melakukan perbaikan yang bermakna.
SNP diterapkan secara seragam di semua jalur dan jenjang pendidikan, meski karakteristik tiap jalur/jenjang berbeda-beda.	Tidak semua SNP diterapkan pada semua jalur pendidikan untuk memberi pengakuan keragaman praktik yang kontekstual dan merancang intervensi yang lebih tepat.
SNP diatur secara rinci ke dalam 8 standar sehingga peraturan turunannya terlalu mengikat dan cenderung bersifat administratif.	SNP dikelompokkan dalam 3 standar (input, proses, dan capaian) sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada mutu.
Dengan kombinasi UU Sisdiknas dan UU Dikti, Standar Nasional Dikti berjumlah 24 (8 SNP pada masing-masing darma dari tridarma perguruan tinggi).	Standar Nasional yang berlaku pada pendidikan tinggi lebih sederhana menjadi 9 (3 SNP pada masing- masing darma dari tridarma perguruan tinggi).
esantren berjalan terpisah dari sistem pendidikan nasional pada umumnya. Lulusan pesantren mengalami kesulitan untuk berpindah ke satuan pendidikan formal di luar pesantren.	Standar nasional pendidikan berlaku pada keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk untuk pesantren formal, sebagai jembatan agar lulusan pesantren formal bisa mudah pindah ke sekolah, madrasah, dan universitas, dan sebaliknya.

Bab 8-9. Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian Pelajar

Kondisi dan Pngaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
UU Sisdiknas mengatur kewarganegaraan sebagai muatan wajib dalam kurikulum namun tidak mengatur Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum.	Kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.
Satuan pendidikan menginterpretasikan muatan wajib sebagai mata pelajaran.	Selain mata pelajaran di atas, juga ada muatan wajib matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal. Muatan wajib tidak harus dalam bentuk mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual. Maka satuan pendidikan bisa lebih kreatif dalam mendorong pembelajaran lintas disiplin/multi disiplin. .
UU Sisdiknas tidak mengatur siklus pembelajaran.	Mengatur siklus pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen.
UU Sisdiknas tidak membedakan antara asesmen formatif dan penilaian pelajar	Menegaskan perbedaan antara asesmen dan penilaian pelajar sebagai berikut: : Asesmen merupakan bagian dari siklus pembelajaran dan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan pembelajaran Penilaian pelajar merupakan kegiatan yang dilakukan pendidik, bukan pemerintah, yang mengandung unsur keputusan. Misalnya untuk kenaikan kelas pelajar dan kelulusan pelajar

Bab 10. Akreditasi dan Evaluasi

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi tidak mengatur tentang akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional.	Menambahkan pengaturan mengenai akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. : Lembaga akreditasi internasional diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.  Pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, akreditasi satuan pendidikan oleh lembaga akreditasi internasional bersifat opsional.  Pada jenjang pendidikan tinggi, akreditasi program studi bersifat wajib dan dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, atau dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional.
UU Sisdiknas mengatur dua jenis evaluasi: a) evaluasi yang bertujuan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik, dan b) evaluasi yang bertujuan menilai pencapaian standar nasional pendidikan.	Menegaskan perbedaan antara penilaian pelajar oleh pendidik dan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah. Kedua hal tersebut tidak perlu dilakukan dengan metode yang sama.
Berdasarkan pengaturan evaluasi di atas, sejak tahun 2003 hingga tahun 2014 evaluasi sistem dilaksanakan melalui ujian nasional berskala besar berbasis sensus. Padahal evaluasi terhadap sistem pendidikan Indonesia tidak perlu dilakukan melalui ujian yang ditempuh semua peserta didik, karena inferensi atau kesimpulan yang hendak diambil ada pada level populasi: kelompok peserta didik di sebuah sekolah, daerah, dan seterusnya.

Bab 11. Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Kondisi saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Banyak kategori pendidik yang menjalankan tugas seperti guru namun tidak diakui sebagai guru, contohnya: konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator.	Pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan. Dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai guru. Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal akan masuk ke dalam kategori guru.
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV.	Penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi guru yang sudah mengajar saat UU terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG, dapat tetap mengajar.
Hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi.	Pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru. Sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.
Belum adanya kode etik guru yang berlaku secara nasional, sehingga guru yang melakukan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di satu organisasi profesi bisa pindah ke sekolah dan organisasi profesi lain.	Guru wajib memenuhi kode etik guru.  Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri.  Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan paling sedikit memuat kode etik nasional.

Bab 12. Sekolah Diplomatik dan Lembaga Pendidikan Asing

Kondisi dan pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulkan
Tidak dibedakannya sekolah diplomatik dan lembaga pendidikan asing yang menyebabkan kerancuan pada implementasinya.	Membedakan sekolah diplomatik dan lembaga pendidikan asing, di mana yang termasuk sebagai sekolah diplomatik adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah suatu negara di negara lain untuk mengakomodasi warga negaranya yang ingin mengikuti pendidikan menggunakan standar dan kurikulum negara asalnya.
Tidak ada mandat bagi lembaga pendidikan asing untuk mendukung kepentingan nasional pada UU Sisdiknas.	Mengatur secara tegas bahwa lembaga pendidikan asing memiliki mandat untuk mendukung kepentingan nasional.
Tidak adaewajiban bagi lembaga pendidikan asing untuk berprinsip nirlaba.	Setiap lembaga pendidikan asing di Indonesia wajib berprinsip nirlaba.
Lembaga pendidikan asing yang dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia hanya yang sudah terakreditasi di negaranya. Belum mengakomodasi lembaga pendidikan asing yang terakreditasi secara internasional.	Selain lembaga yang terakreditasi di negaranya, lembaga yang terakreditasi secara internasional juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama memenuhi persyaratan.

Bab 13-14. Sanksi Administraif dan Ketentuan Pidana

Kondisi dan Pengaturan saat ini	Perbaikan yang diusulka
Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam UU Sisdiknas tidak diatur secara eksplisit, namun diatur secara khusus dalam Pasal 92 UU Pendidikan Tinggi dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 UU Guru dan Dosen.	Pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian materiil ataupun fisik secara signifikan seperti penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar dengan melanggar peraturan, penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan, dan setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai, lebih tepat dikenai sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.
Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi mengatur pengenaan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Ketentuan pidana terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin perlu lebih spesifik mengacu pada penyelenggara perguruan tinggi swasta atau lembaga pendidikan asing tanpa izin. Bagi penyelenggara satuan pendidikan lain, terutama ribuan satuan pendidikan nonformal termasuk pesantren yang belum memiliki izin, ancaman hukuman ketentuan pidana terlalu berat.
	3Mempertimbangkan ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP serta memastikan ancaman yang ada sebanding dengan perkembangan hukum, ancaman pidana dalam RUU berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bab 15. Ketentuan Pilihan

• Satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar wajib menyesuaikan layanan pendidikan dengan RUU dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. 
• Satuan pendidikan menengah vokasi yang melaksanakan kelas 10 sampai dengan kelas 13 wajib menyesuaikan pelaksanaan pendidikan menjadi kelas 10 sampai dengan kelas 12 dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.
• Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang belum memiliki izin pembukaan wajib mendapatkan izin pembukaan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
• Wajib belajar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
• Perguruan tinggi negeri yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dalam jangka waktu paling lama 8 tahun. 
• Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.
• Semua nomenklatur pendidik di luar guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dikelompokkan ke dalam kategori guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
• Semua guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan dan belum mengikuti atau belum lulus dari pendidikan profesi guru dapat tetap mengajar pada satuan pendidikan bersangkutan.
• Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Setiap guru dan dosen yang belum menerima tunjangan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat ini sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Paparan mengenai RUU Sisdiknas 2022,  Semoga bermanfaat

ADH "Hebatnya seorang guru karena mendidik, dan rekreasi paling indah adalah mengajar" (KH Maimoen Zubair)

Berbagi :