Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan


 Dengan dasar Pertimbangan sebagai berikut :

  1. Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan mutu pendidikan
  2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35; ayat 4, pasal 36 ayat 4, pasal 37 ayat 3 pasal 59 ayat 3, pasal 60 ayat 4 dan pasal 61 ayat 4 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan PP nomor 19 tentang standar Nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
  3. Bahwa Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP belum dapat memenuhi kebutuhan Sistem Pendidikan saat ini sehingga perlu diganti.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan
Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang  ditetapkan Oleh Presiden pada tanggal  31 Maret 2021

Tentunya yang terbaru dalam PP No 57/2021 ini adalah adanya Asesmen Nasional pada Bab V Evaluasi 

Pasal 41   : Evaluasi meliputi : 
  1. evaluasi hasil Belajar peserta didik
  2. evaluasi sistem Pendidikan
Pasal 42 :
  1. Evaluasi Hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
  2. Maksud evaluasi untuk : a) memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan b) menilai pencapaian hasil belajar peserta didik
  3. Evaluasi mengacu pada a) standar Penilaian Pendidikan dan b) Satandar Kompetensi lulusan
  4. evaluasi dilakukan pada Peserta didik PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Pasal 43 :
Evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh :
  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah daerah
  3. lembaga mandiri
Evaluasi oleh pemerintah Pusat :
pasal 44 :
Dilaksanakan pada :
  • pendidikan anak usia dini
  • pendidikan dasar dan menengah
  • pendidikan tinggi
Pasal 45 :
Evaluasi untuk PAUD
Pasal 46 :
1. evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf merupakan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh :
  • satuan pendidikan
  • program pendidikan kesetaraan
  • kementrian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah
  • pemerintah daerah
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan palaing sedikit :
  • efektifitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik
  • tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan
  • kualitas dan relevansi proses pembelajaran
  • kualitas pengelolaan satuan pendidikan
  • jumlah, distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk :
  • Asesmen Nasional
  • Analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan Pemerintah daerah
4. Asesmen mengukur :
  • kompetensi peserta didik
  • kualitas pembelajaran
  • kualitas pengelolaan satuan pendidikan
  • faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan
5. Asesmen Nasional dilaksanakan pada :
  • satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal
  • program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dara dan menengah pada jalur nonformal
6. Hasil Asesmen menjadi dasar menteri untuk menetapkan :
  • profil satuan pendidikan
  • profil program pendidikan kesetaraan
  • profil pendidikan daerah
  • profil pendidikan nasional
7. Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai alasan :
  • peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah
  • penetapan rapor pendidikan
8. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Permen.

Standar Nasional Pendidikan ini berisi  8 Bab dan 59 Pasal dengan perincian selengkapnya silahkan anda simak lampiran PP No 57 Tahun 2021 berikut :

Panggil saja ADH
Panggil saja ADH Guru IPA SMPN 4 Sumedang, Blog ini sebagai Tempat mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan agar mudah diakses,berbagi dan silaturahmi

Post a Comment for "Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan "

Menginformasikan seputar Pendidikan, Forum Ilmiah,Lesson Study, Jurnal dan Publikasi ilmiah,sebagai wahana terus belajar sepanjang hayat. Anda mau berkontribusi dengan mengirimkan artikel hub : gurusumedang@gmail.com
Video dan atau Gambar di situs www.gurusumedang.com kadang berasal dari sumber media lainnya, HAK CIPTA sepenuhnya dipegang media tersebut.

Dapatkan artikel otomatis via Email