Permendikbud Nomor 36 tahun 2014

Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Satuan Pendidikan sebagaimana kita kenal saat ini terbagi menjadi dua, yaitu satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang disebut sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang disebut dengan sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta.

Peran serta masyarakat membantu kewajiban pemerintah dalam menunaikan tugas negara bahwa pendidikan adalah hak dasar rakyat Indonesia sehingga seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. selengkapnya dibawah ini tentang isi Permendikbud Nomor 36 tahun 2014.

Permendikbud nomor 36 tahun 2014

1. Yang bisa mendirikan satuan pendidikan , berdasarkan pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa yang dapat melakukan pendirian dan perubahan satuan pendidikan adalah :

pemerintah
pemerintah daerah
masyarakat

dan yang bisa menutup sekolah adalah Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator utama. (pasal 2)

2. Perubahan pada satuan pendidikan terjadi jika (pasal 3)

merubah nama, bentuk dari satuan pendidikan
menggabungkan 2 atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 satuan pendidikan
memecahkan 1 satuan pendidikan menjadi 2 atau lebih satuan pendidikan
perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan swasta menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah

3. Penyebab satuan pendidikan bisa dicabut ijinnya, (pasal 3 ayat 3) ; satuan pendidikan/sekolah ditutup manakala dicabut izin pendiriannya yang disebabkan oleh tidak memenuhi syarat sesuai perundang-undangan dan satuan pendidikannya sudah tidak menyelenggarakan lagi pembelajaran.

4. Syarat mendirikan sebuah satuan pendidikan :

4.1. hasil studi kelayakan ;

Studi kelayakan berisi tentang (pasal 4)

prospek pendirian satuan pendidikan formal dilihat dari segi tata ruang, geografis dan ekologis,
prospek pendaftar, keuangan , sosial dan budaya,
bagaiman perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut,
perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis,
kapasitas saya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada diwilayah tersebut,
data perkiraan pembiyaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit satu tahun akademik berikutnya,
data kepemilikan tanah dan bangunan yang harus dibuktikan dengan dokumen keppemilikan yang sah sesuai perundang-undangan dan
sekurang-kurangnya memenuhi standar pelayanan minimal.
untuk SMK ditambahkan dengan tersedianya (Pasal 5)

Tersedianya sarana prasarana praktik yang sesuai dengan jurusannya /kejuruannya
potensi wilayah yang membutuhkan keahlian kejuruan tertentu
potensi lapangan kerja
pemetaan satuan pendidikan sejenis diwilayah tersebut
adanya dukungan masyarakat dan DUDI ( dunia usaha dan industri) dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masayarakat dan DUDI

4.1 isi pendidikan

4.2 jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

4.3 sarana dan prasarana pendidikan

4.4 pembiayaan pendidikan

4.5 sistem evaluasi dan sertifikasi

4.6 manajemen dan proses pendidikan

4.7 memiliki yayasan /lembaganya yang berbadan hukum (pasal 7)

4.8. memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) untuk jangka waktu paling singkat 5 tahun dengan isi RIPS adalah :